PESANKU.CO.ID, WAKATOBI -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas PK) Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, diduga tidak menyalurkan gaji pegawainya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepada awak media PESANKU.CO.ID, salah satu PNS Dinas PK Wakatobi, Sahirun.S.Pd mengaku, haknya sebagai PNS untuk digaji oleh negara tidak dapatkan, terhitung dari tahun 2014 sampai 2020.
"Hak saya sebagai PNS sebagai abdi negara yang mendapatkan gaji dari negara saya tidak dapatkan di Dinas PK Wakatobi," kata Sahirun, Senin (25/4/2022).
Ia menceritakan, perjuangan untuk memperoleh hak gajinya sebagai PNS telah ia lakukan, baik menyuarakan aksi demo serta sudah mempertanyakan ke pihak dinas terkait. Namun hingga sekarang belum menemukan titik terangnya.
"Jadi, Kadis PK dari 2014 sampai 2020 sudah beberapa kali berganti. Namun melalui Kadis PK (Ali Wangi) masalah gaji yang belum disalurkan, baru saya dapatkan ditahun 2020. Itupun hanya hitungan beberapa bulan disalurkan," katanya.
"Saya sudah pertanyakan kembali, kanapa hak gaji saya hanya beberapa bulan disalurkan. Berapa tahun gaji saya dimana. Tapi keluhan saya ini sudah hampir 2 tahun menuntut dan mengeluh terkesan diabaikan," katanya lagi.
"Saya juga sudah menghadap dan menyurat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wakatobi dan Inspektorat untuk melaporkan hak gaji yang tidak disalurkan. Namun lagi-lagi hingga sekarang belum ada tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini," lanjutnya.
Dia menambahkan, sanksi terkait ketidakdisiplinan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak tercantum aturan penahan gaji yang merupakan hak PNS untuk tidak disalurkan. Sebab jika ada Pegawai tidak menjalankan tugas ada sanksi mekanisme yang telah diterapkan.
"Kalaupun saya dianggap tidak menjalankan tugas ada sanksi lain yang saya akan peroleh. Tapi sanksi untuk tidak menyalurkan gaji sebagai hak saya, tidak berdasarkan aturan ASN," jelasnya.
"Penahan gaji saya karena dinilai tidak menjalankan tugas. Setelah saya jalankan tugas hingga sekarang hak gaji tersebut belum juga disalurkan. Akibat penahanan gaji ini, Istri dan anak saya tidak mendapatkan hak dari gaji tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, Kadis PK Wakatobi, Ali Wangi saat ditanya terkait gaji pegawai yang tidak disalurkan tak membantah bahwa ada salah satu pegawainya belum menerima hak gajinya.
"Iya benar ada pegawai saya yang belum dimintakan gajinya. Kami sudah proses, namun sekarang menunggu rekomendasi dari BKD. Jika sudah ada balasan kami akan tindak lanjuti," kata Ali Wangi kepada PESANKU.CO.ID- saat ditemui diruang kerjanya, beberapa hari yang lalu
Ali Wangi mengatakan, terkait masalah gaji pegawainya sudah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat. Dan itu juga telah diteruskan ke BKD.
"Hasil rekomendasi dari Inspektorat sudah kami tindaklanjuti sejak 29 November 2021 yang lalu, yang isinya memuat dua garis besar pertama memberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan, dan yang kedua memperhitungkan gaji pada PNS atas nama Sahirun, setelah ditetapkan status dan pelanggarannya. Jadi sementara menunggu jawaban dari BKD," ujarnya.
Ditempat terpisah, Plt BKD Wakatobi, Hasan saat ditanya terkait surat rekomendasi dari Dinas PK terkait persoalan gaji pegawai, ia mengaku belum mengetahui isi surat tersebut.
"Terkait rekomendasi surat dari Dinas PK, saya belum mengetahuinya, karena saya baru menjabat Januari 2022. Jadi surat itu, belum tau apa isinya dan belum mengetahui persoalan gaji pegawai dari Dinas PK," kata Hasan saat ditemui diruang kerja belum lama ini.
Saat ditanya apakah penahanan hak gaji pegawai yang telah beberapa tahun tidak disalurkan di Dinas PK, Ia menjawab penahanan gaji tidak berdasarkan aturan dan itu tidak benarkan
"Jadi untuk sanksi pegawai berdasarkan PP no 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak ada yang mengatur tentang penahan gaji," jelasnya.
